Info Info Bimtek Puadiklat Pemendagri

Ini adalah bagian dari 28 Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri Keuangan yang bisa menjadi pilihan anda yang akan ikut serta dalam pelatihan dan bimbigan teknologi yang diselenggarakan Pemendagri tersebut. Karena itulah penting bagi kita tahu Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri ,terutama materi apa yang sesuai bagi kita.

Diklat Penanaman Modal

Kegiatan Penanaman Modal / Investasi membentuk suatu tahapan awal dalam proses pembangunan yang strategis.

Karena hal ini harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi dengan bertujuan

menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan ekspor dan domestik.

Disamping itu memerlukan daya visioner yang jauh ke depan untuk memprediksi permintaan pasar,

sehingga jika tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan suatu sinkronisasi, koordinasi dan sinergisitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha serta peran masyarakat lainnya dalam menjalankan kegiatan investasi / Penanaman Modal untuk membangun Daerah.

Pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) Sebagai dasar pengaturan investasi. Para investor dalam negeri tergerak untuk ikut berkiprah, maka dibuatlah UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

Tahun 1970, Kemudian UU tersebut direvisi lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang PMA dan UU Nomor 12 Tahun 1979 tentang PMDN.

Dengan hadirnya Undang-undang tersebut dibentuklah lembaga yang menangani masalah penanaman modal di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Di pemerintah pusat dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1977 Juncto Kepres No 33 Tahun 1981 tentang BKPM. Surat izin PMA diberikan oleh Presiden, sedangkan untuk PMDN izinnya dikeluarkan oleh BKPM atas nama Presiden.

Bimtek / Diklat Penanaman Modal

Untuk melaksanakan tugas di Bidang Penanaman Modal salah satu fungsinya: melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dalam rangka membentuk dan mengembangkan Manajemen di bidang Penanaman Modal tentunya diperlukan Pelatihan / Bimbingan Teknis (Bimtek) / Diklat dibidang Penanaman Modal. Sehubungan Dengan hal tersebut Kami akan menyelenggarakan Bimtek Penanaman Modal

Materi Diklat / Bimtek Penanaman Modal antara lain sebagai berikut :

Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah

Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.

Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan

Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah

Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB)

Diklat Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya pada system dan juga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud di dalam UUD 1945. Pemerintahan Daerah di wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Aparatur Daerah.

Diklat dan Bimtek Pemerintahan Daerah

adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Maksud dan Tujuan diadakannya diklat dan bimtek pemerintahan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan di bidang pemerintahan Daerah agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Berbagai sumber menyatakan pengertian Pemerintahan memiliki arti sempit dan arti luas.

Pemerintahan Daerah dalam arti sempit adalah segala perbuatan/aktivitas yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara. sedangkan Pemerintahan Daerah dalam arti luas adalah segala perbuatan/aktivitas yang dilakukan oleh badan eksekutif dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Sebagai upaya untuk peningkatan pemahaman di Bidang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kami akan mengadakan sosialisasi / pelatihan / bimtek / Diklat Pemerintahan Daerah di beberapa wilayah dengan narasumber yang berkompeten dan fasilitas yang memadai.

Silahkan kunjungi dan pilih Materi Bimtek / Diklat Pemerintahan Daerah yang ada di bawah ini;

Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah;

Pelatihan/Diklat/Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

Diklat / Bimtek Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Diklat / Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa;

Diklat / Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah;

Diklat / Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);

Diklat / Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019;

Diklat / Bimtek Dana Desa Yang Bersumber dari APBN serta Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Diklat / Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;

Diklat / Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi;

Pelatihan/Diklat/Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;

Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;

Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa;

Pelatihan/Diklat/Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah;

Pelatihan/Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

Sosialisasi Pemilu Serentak 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dengan Tema “MENUJU PEMILU 2019 YANG DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT”

Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

Diklat Kearsipan

Yang dimaksud dengan Kearsipan adalah proses pengelolaan suatu catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki sebuah nilai kegunaan secara teratur dan terencana. Kearsipan bisa juga diartikan sebagai suatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan atau warkat secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut mudah dicari dengan cepat.

Catatan rekaman kegiatan yang di buat dapat bersumber dari informasi dengan berbagai macam bentuk baik dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip ini dapat berupa surat, warkat, buku, akta, piagam dan sebagainya, yang dapat dijadikan bukti autentik untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya teknologi yang canggih, arsip dapat berbentuk audio, video dan digital.

Bimtek / Diklat Kearsipan / Arsip Daerah

adalah suatu bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang arsip dan tata naskah. Kearsipan Daerah sangat penting bagi kelancaran jalannya organisasi. Mengingat pentinganya perihal Kearsipan Daerah, selain itu Sumber daya manusia aparatur yang handal merupakan investasi berharga bagi sebuah pemerintahan untuk menangani Arsip Daerah. Karena tu perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang berkaitan denga kearsipan. Kami telah menyediakan beberapa materi Pelatihan Kearsipan, yang pernah dan akan diselenggarakan di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut pilihan materi Bimtek Kearsipan Daerah yang akan diselenggarakan di beberapa daerah.

Silahkan Pilih Materi Bimtek / Pelatihan / Diklat Kearsipan Daerah dibawah ini :

Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)

Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan

Bimtek/Pelatihan Korespondensi dan Tata Naskah Dinas

Pelatihan/Bimtek Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Bimtek/Diklat Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah.

E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan

Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah