Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri Pelatihan SATPOL PP

Ini adalah bagian dari 28 Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri Keuangan yang bisa menjadi pilihan anda yang akan ikut serta dalam pelatihan dan bimbigan teknologi yang diselenggarakan Pemendagri tersebut. Karena itulah penting bagi kita tahu Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri ,terutama materi apa yang sesuai bagi kita.

Bimtek SATPOL PP

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat (Satpol PP) adalah suatu perangkat pemerintah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menjalankan Perda (Peraturan Daerah) serta menyelenggarakan roda pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Selain menjalankan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja disingkat (Satpol PP) juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Diklat / Bimtek SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja)

Untuk mengoptimalisasikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disingkat (Satpol PP), kami mengadakan pelatihan dan pendidikan formal di bidang Satpol PP yaitu Diklat Satpol PP di beberapa materi.

Silahkan pilih Materi Diklat Satpol PP dibawah ini :

Satpol PP atau Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.

Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas

Berbagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pada tanggal 3 Mei 2018, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, status Satpol PP serta PPNS di setiap daerah menjadi berubah sehingga peran mereka semakin besar.

Hal ini dikarenakan Undang-Undang ini juga telah merubah sistem pemerintahan yang awalnya adalah sentralisasi menjadi desentralisasi, yang sekaligus juga berarti bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak serta wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum oleh Satpol PP

Memang sudah sejak dahulu keberadaan Satpol PP selalu dibutuhkan kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, apalagi di masa sekarang yang hal kecil saja selalu bisa memicu terjadinya konflik.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Ketertiban Umum Satpol PP maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Bidang SATPOL PP tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP

Berita mengenai aksi Polisi Pamong Praja dalam menertibkan termasuk melakukan penggusuran sudah seringkali kita lihat, dan memang Polisi Pamong Praja ini adalah salah satu kekuatan yang posisinya paling depan dan selalu diandalkan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

Polisi Pamong Praja ini juga merupakan bagian dari unit kerja pemerintah daerah, karenanya, para personilnya dituntut untuk menegakkan kebijakan perda atau peraturan daerah dan juga perkada atau peraturan kepala daerah dengan cara yang profesional.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai SDM Satpol PP maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Bidang SATPOL PP tentang Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah